Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus, Sudahkah Diterapkan?

Bulan ini, Maryam genap berusia satu tahun. "Sudah bisa apa?" Itu adalah pertanyaan umum orang-orang untuk berbasa-basi menanyakan kabar anak. Situasinya jadi agak berbeda ketika yang ditanyakan adalah anak yang termasuk dalam kategori ABK (Anak Berkebutuhan Khusus).

Sebenarnya, setiap anak itu unik. Semua anak di dalam proses tumbuh-kembangnya memerlukan pendekatan khusus. Namun, istilah ABK biasa mengacu kepada anak penyandang disabilitas. Ada juga yang memasukkan anak dengan kemampuan di atas rata-rata ke dalam kategori ini.

Definisi Anak Berkebutuhan Khusus

Di sini, kita khususkan membahas tentang anak penyandang disabilitas, ya. Karena definisi inilah yang dipakai pemerintah dalam menyusun sejumlah aturan terkait perlindungan ABK, sebagaimana yang tertuang dalam Permen PKADS atau Permen PPPA No. 4 Tahun 2017.

Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berintegrasi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan anak lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Maryam sendiri diduga mengalami Down Syndrome, kelainan genetik yang dapat mengakibatkan gangguan sistemik meliputi fungsi fisik, intelektual, mental dan fungsi organ-organ di dalam tubuh. Penampakan Down Syndrome bisa variatif sekali. Sepertinya, Maryam masih termasuk level ringan.

Syukurlah, pertumbuhannya masih dalam batas normal. Namun, memang ada keterlambatan perkembangan dalam dirinya. Detilnya mungkin akan kubahas pada artikel yang lain. Sebagai jawaban Maryam sudah bisa apa di usia satu tahun ini, bisa disimak dalam video berikut:

Perlindungan ABK, Meliputi Apa Saja?

Arti dari perlindungan anak sendiri adalah:

Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Kemudian, pemerintah memandang perlu mengatur tentang perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas. Programnya dilaksanakan dalam bentuk Program Kegiatan di daerah yang melibatkan dinas instansi terkait dan masyarakat (Pasal 9). Program-program ini dapat bersifat:

Promotif

Suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi.

Preventif

Suatu kegiatan pencegahan terhadap masalah anak penyandang disabilitas.

Kuratif

Suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit atau pengendalian kecacatan agar kualitas anak penyandang disabilitas dapat terjaga seoptimal mungkin.

Rehabilitatif 

Kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan anak penyandang disabilitas ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang perlindungan hak anak penyandang disabilitas sebagaimana termuat dalam pasal 5 ayat (3), disebutkan hak-hak anak penyandang disabilitas, yaitu:

• mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi serta kekerasan dan kejahatan seksual;
• mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
• dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
• perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
• pemenuhan kebutuhan khusus;
• perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
• mendapatkan pendampingan sosial.

Hal-hal yang biasanya menjadi kendala bagi ABK untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan adalah:

• Kurangnya pengetahuan dan informasi pada pihak orangtua atau pengurus
• Keadaan sosial ekonomi yang buruk
• Ketidakpedulian banyak pihak akan kebutuhan dan hak hidup layak ABK. 

Dalam kehidupan sosial, masyarakat umumnya memandang ABK dengan kasihan dan menganggapnya tidak mampu, tidak mandiri, tidak produktif, rusak atau tidak berguna.

Tidak mengherankan bila kehidupan ABK tidak dapat bertahan lama, terlantar, terabaikan serta tidak memiliki kualitas hidup yang memadai untuk dapat hidup secara mandiri karena tidak memperoleh bantuan, terapi, intervensi, dan pendidikan yang sesuai kebutuhannya.

Perlindungan ABK, Sudah Sejauh Mana?

Mulailah Sejak Masa Kehamilan

Perlindungan bagi ABK perlu dilakukan sejak dini. Bahkan sejak masa kehamilan. Kesehatan fisik, jiwa/mental dan gizi ibu hamil dapat mengurangi risiko terjadinya kecacatan pada janin. Identifikasi dini biasanya dapat dikenali oleh para tenaga kesehatan.

Stimulasi Tumbuh Kembang oleh Keluarga

Sejak terdeteksi ABK, orangtua/keluarga bertanggung jawab mengurangi hambatan yang lebih buruk dalam fase tumbuh-kembang ABK. Stimulus utama perlu diberikan oleh orangtua. Disertai dengan komitmen, kesadaran dan kesabaran yang ekstra.

Baca juga: Surat Cinta untuk Maryam, Bayi Termanisku.

Koordinasi dan Sinkronisasi dari Berbagai Pihak Terkait

Proses layanan dan perlindungan ABK memerlukan bantuan dari berbagai pihak. Dukungan ini mencakup kepedulian dan uluran tangan dari masyarakat. Termasuk di dalamnya dukungan dari sisi kesehatan dan pendidikan, misalnya: PAUD, Posyandu, Pos kesehatan desa (Poskedes), UKS dll.

Masih banyak panti yang sebenarnya menerima anak penyandang disabilitas. Namun sayangnya, belum dibarengi dengan menyediakan fasilitas sesuai kebutuhan, seperti: pemberian bimbingan fisik, mental, sosial, intelektual dan keterampilan.

Penyiapan ABK di dunia pendidikan seharusnya juga disertai dengan persiapan untuk memasuki dunia kerja. Jumlah ABK sebenarnya cukup signifikan, yaitu 15% dari jumlah penduduk dunia. Sedangkan di Indonesia, jumlah ABK sebesar 20% dari seluruh penduduknya.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengalokasikan hanya 1% dari SDM dalam setiap instansi/perusahaan untuk memberikan kesempatan kerja bagi individu berkebutuhan khusus. Itu pun belum seluruhnya terpenuhi.

Jalan panjang masih perlu kita eja bersama dalam mewujudkan perlindungan anak berkebutuhan khusus. Dengan mencurahkan segenap perhatian dan potensi yang kita miliki, semoga setapak demi setapaknya makin mengantarkan kita pada kemajuan kondisi yang lebih baik bagi semua.

#BlogChallengeGandjelRel #RoadTo4thGandjelRel